Main Article Content

Abstract

Kolaborasi antara tata kelola pemerintah (management) dan teknologi akan membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas di bidang pelayanan publik. Elektronik Goverment merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (masyarakat). Dengan pembentukan e-goverment diharapkan dapat meningkatkan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi oleh sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Dalam mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-goverment.

Keywords

e-goverment pelayanan publik

Article Details

How to Cite
Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Goverment dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 1(1), 141-161. https://doi.org/10.24905/jip.1.1.2016.141-161

References

  1. Dwiyanto, Agus, 2002, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
  2. Direktorat Aparatur Negara, Bappenas, 2004, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Jakarta.
  3. Harimurti, Agung, eGovernment : Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Studi Penerapan E-Government di Pemerintah DI Yogyakarta, Magister Sistem Informatika, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
  4. Indrajit, Richardus Eko, 2002, Elektronic Government, Yogyakarta: Penerbit Andi.
  5. KOMINFO, 2002, Sistem Informasi Nasional. Departemen Komunikasi dan Informatika. Tersedia di: http://www.depkominfo.go.id.
  6. Rosanno, Diaz, EGovernment Dalam Pemasaran Wilayah, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
  7. Setiadi, Tjandra, 2010, Teknologi Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Budi Sulistyo, dkk, MDGs Sebentar Lagi, Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia?, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
  8. Suhadi Mukhlis, 2005, Bahan Ajar Teori Organisasi Publik dan Organisasi Manajemen Pemerintahan, Tanjung Pinang.
  9. Sumaryanto, dkk, 2007, Kebijakan Inovasi Teknologi Untuk Mnedukung Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta: BPPT Press.
  10. Sumarto, Hetifah Sj, 2009, Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, Hetifah Sumarto Sj; kata pengantar: Dr. Jim Schiller dan Dr. Hans Antlov; edisi ke-2. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
  11. Suryomukti, Wiku, ICT dan Ekonomi Syariah E-Government, diakses Pada www.wikusuryomukti.com.
  12. Wahid, Fatkhul, e-Government dan Anti-Korupsi: Tingkat Korupsi Indonesia? SKH Kedaulatan Rakyat 4 Nopember 2010. Fti.uii.ac.id
  13. Wahid, Fatkhul, Pelajaran dari Implementasi E-Government di Sragen; di Sampaikan pada Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi tahun 2007 (SNATI) Fakultas Teknolgi Industri, Universitas Islam Indonesia.
  14. Welianto, Rancangan E-Government Dengan Cobit Untuk Lembaga Pemerintah Indonesia, Univeritas Bina Nusantara, Jakarta.