Main Article Content

Abstract

Kajian ini berupaya membuat analisis sistematis yang mendalam terhadap urgensi pemahaman unsur pelaksana dalam implementasi kebijakan kesehatan masyarakat terutama bidang ibu dan anak di wilayah Jawa Barat, Indonesia. Kajian deskriptif-kualitatif ini menghadirkan pembahasan tentang bagaimana unsur-unsur pelaksana kesehatan masyarakat berinteraksi dengan masyarakat di Provinsi Jawa Barat sehingga pengetahuan dan keterampilan mereka sangat diperlukan. Dengan teori implementasi kebijakan dan interaksionisme, didapatkan data bahwa (a) pelayanan dan jaringan kerja sama di lembaga kesehatan masyarakat, di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah cukup seragam dan terlaksana dengan baik; (b) dalam melaksanakan kewajibannya aparat pelaksana sangat memahami kebijakan publik di bidang kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu dan anak; sehingga dapat melaksanakan fungsi mereka untuk melayani masyarakat. Namun demikian, kurangnya petugas kesehatan yang langsung menangani kesehatan ibu dan anak dirasakan sehingga kajian ini merekomendasikan untuk diadakannya pelatihan-pelatihan berjenjang dan insentif-insentif bagi petugas kesehatan, terutama mereka yang melakukan pelayanannya secara sukarela

Keywords

Kesehatan Masyarakat Kesehatan Ibu-anak Implementasi Kebijakan Publik

Article Details

Author Biographies

Cucu Sugyati, Universitas Padjadjaran

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan 

Diah Fatma Sjoraida, Universitas Padjadjaran

Dosen Program Studi Hubungan Masyarakat

Rully Khairul Anwar, Universitas Padjadjaran

Dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan

How to Cite
Sugyati, C., Sjoraida, D. F., & Anwar, R. K. (2017). Pemahaman Kebijakan Kesehatan Masyarakat Bidang Ibu dan Anak Pada Pelaksana Lapangan di Jawa Barat. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 2(1), 52-60. https://doi.org/10.24905/jip.2.1.2017.52-60

References

  1. Azwar, Azrul. (1996). Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Binarupa Aksara.
  2. Creswell, John. W. (2012). Research Design Qualitative & Quantitative Approaches. 9th edition.Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
  3. Denzin, Norman K and Yvonna S. Lincoln. (1994). Handbook of Qualitative Research.Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
  4. Dever, G.E. Alan. (1984). Epidemiology in Health Services Management. Madrid: Aspen. Dimock, Marshall Edward and Dimock, G.G.O. (1953). Public Administration. Rinehart.
  5. Gordon. I., J. Lewis. (1986). Perspectives on Policy Analysis. In Public Administration Bulletin, Vol. 25.
  6. Howlett, Michael dan M. Ramesh. (1995). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem.New York: Oxford University Press.
  7. Jones, Charles O. (1984). An Introduction to the Study of Public Policy, Monterey, California; Brooks/Cole Publishing Company.
  8. Locke, L.; Silverman, S.; Spirduso, W.W. (1987). Reading and Understanding Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
  9. Marshall, Catherine and Rossman, Gretchen B. (1989). Designing Qualitative Research. Newbury Park, CA: Sage Publications.
  10. Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. 2nd edition.Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
  12. Pressman, J. and A. Wildavsky. (1973). Implementation, Berkeley, California: University of California Press.
  13. Ripley, Randall and Franklin, Grace. (1980). Congress, the Bureaucracy and Public Policy. 2nd ed. Homewood, Ill: The Dorsey Press. Udoji, Chief J.O. (1981). The African Public Servant as a Public Maker, Public Policy in Africa, Africa Association for Public Administration.
  14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.